Puluhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut Pemkab Pandeglang agar melayangkan surat penolakan penundaan pengangkatan PPPK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional).
